PPh Pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah: 20% x US$20.000 x Rp13.000 = Rp52.000.000 9 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari

1. Perhitungan PPh Pasal 25 Ayat 1. PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21), PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22), PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23), dan kredit PPh luar negeri (Pasal 24). Kemudian, besaran angsuran pajak dibagi 12 bulan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan, kecuali pada berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah. Penelitian Terdahulu
Jawab: PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah: 15% x Rp50.000.000 = Rp7.500.000 Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2014 Baca Juga: Soal Penjelasan Lebih Lanjut PPh Natura, Ini Kata Dirjen Pajak

By Admin di Juni 28, 2018. Beberapa waktu yang lalu pemerintah menurunkan tarif PPh Final untuk UMKM dari semula 1% dari penghasilan bruto menjadi 0.5% dari penghasilan bruto. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui mengenai aturan baru ini. Berikut adalah kumpulan tanya jawab

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Berikutnya, ada pula ketentuan atau objek Pajak Penghasilan.

Berbicara tentang Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia, Anda tentu cukup familiar tentang PPh pemotongan dan/atau pemungutan (Potput). PPh potput di Indonesia terdiri dari beberapa macam pengaturan. Sering Anda temui dalam kehidupan sehari - hari diantaranya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, hingga PPh pasal 4 ayat (2).

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan ketentuan saat terutang pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan. DJP menyebut saat terutang PPh Pasal 23 atas jasa ialah saat pembayaran atau
PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas bunga pinjaman (meliputi bunga premium, bunga diskonto, dan jaminan pengembalian utang), dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21.
.
  • eawb7e7sd9.pages.dev/64
  • eawb7e7sd9.pages.dev/341
  • eawb7e7sd9.pages.dev/268
  • eawb7e7sd9.pages.dev/52
  • eawb7e7sd9.pages.dev/355
  • eawb7e7sd9.pages.dev/36
  • eawb7e7sd9.pages.dev/431
  • eawb7e7sd9.pages.dev/97

    • pertanyaan tentang pajak penghasilan pasal 23